Opini: Setia pada Prabowo Bukan Berarti Buta, Efisiensi Jangan Sampai Mematikan Dapur Rakyat

MAKASSAR, DAULATRAKYAT. Sudah tiga kali saya memilih Pak Prabowo Subianto. Pilihan saya jelas, nyata, dan tidak pernah abu-abu. Sebagai pendukung setia, saya meyakini visi besar beliau untuk membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.

​Namun, belakangan ini ada tren menggelikan di ruang publik: setiap kali kita menyuarakan kritik terhadap kebijakan teknis pemerintah, label “Anak Abah” atau “Barisan Sakit Hati” langsung ditempelkan di dahi.

Padahal, kritik ini lahir dari keresahan nyata di lapangan, bukan dari residu dendam politik masa lalu.

​Ironi Narasi “Uang Kembali ke Rakyat”

​Yang saya kritisi hari ini adalah narasi “efisiensi dan penghematan ekstrem” di semua sektor dengan dalih mengembalikan uang ke rakyat. Pertanyaannya: rakyat yang mana? Dalam kenyatannya, kebijakan “ikat pinggang” yang ditarik terlalu kencang ini justru sedang mencekik urat nadi ekonomi di daerah, khususnya di sektor pariwisata dan industri kreatif. Narasi pemotongan anggaran demi efisiensi terdengar sangat heroik di podium, namun di lapangan, kebijakan ini menjadi bumerang yang mematikan.

​Sektor Perhotelan dan Pariwisata yang Tercekik

​Bukan rahasia lagi bahwa napas industri perhotelan di daerah, termasuk di Makassar, sangat bergantung pada aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Ketika anggaran daerah dipotong habis-habisan atas nama efisiensi, kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel pun berhenti seketika.

​Dampaknya sangat fatal antara lain

Pendapatan hotel merosot tajam.

Operasional macet.

Tunggakan pajak daerah membengkak.

​”Bukankah pajak daerah itu yang nantinya menjadi sumber pembangunan untuk rakyat? Ini adalah lingkaran setan yang diciptakan oleh kebijakan yang kurang perhitungan.”

​Pariwisata dan Media: Industri yang “Butuh Makan”

​Pariwisata bukan sekadar hobi berpelesir; ia adalah industri yang menghidupi jutaan orang. Begitu juga dengan industri media yang membutuhkan kerja sama strategis dengan pemerintah untuk mendiseminasi informasi pembangunan.

​Kita ingin ekonomi bergerak, tapi kerannya kita sumbat sendiri. Jika hotel sepi dan media kehilangan kemitraan, akan ada ribuan karyawan yang terancam dirumahkan.

Apakah membiarkan orang kehilangan pekerjaan adalah cara kita “mengembalikan uang ke rakyat”?