Teken Perjanjian Kinerja 2026, Munafri Warning OPD: Jangan Salah Perencanaan dan Buang Ego Sektoral
MAKASSAR.DAULATRAKYAT. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di Ruang Bilateral Balaikota, Jumat (30/1/2026).
Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan akad tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Munafri yang akrab disapa Appi, menyoroti tantangan besar pemerintahan di tahun 2026. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang presisi untuk menghindari masalah klasik dalam birokrasi, yakni rendahnya serapan anggaran.
Evaluasi SILPA dan Serapan Anggaran
Wali Kota memberikan atensi serius terhadap tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya. Menurutnya, serapan anggaran yang tidak maksimal merupakan indikator lemahnya konsistensi antara perencanaan dan eksekusi.
”Perencanaan tidak boleh salah sejak awal. Dokumen ini harus menjadi guidance (panduan) hingga akhir tahun untuk memastikan pola serapan dan belanja kita maksimal. Kita sudah mencapai kenaikan pendapatan hingga 93 persen, namun keseimbangan belanja harus dikelola serius agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” tegas Munafri.
Hapus Ego Sektoral di Lapangan
Selain masalah anggaran, Munafri memberikan peringatan keras terkait koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia kerap mendapati pelayanan publik terhambat akibat sikap saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
”Kalau ada persoalan di lapangan dan OPD saling lempar tanggung jawab, yang dirugikan itu masyarakat. Sistem pemerintahan ini kolektif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral tidak punya tempat dalam pelayanan publik di Makassar,” ujarnya.
Ia juga meminta para camat untuk lebih proaktif dan menjadi garda terdepan dalam mendukung program strategis pemerintah kota, guna memastikan kerja tim yang solid hingga ke tingkat kelurahan.
Inovasi yang Berkelanjutan
Terkait inovasi daerah, Wali Kota mendorong setiap OPD untuk tidak hanya mengejar penghargaan simbolis. Ia meminta kepala dinas memberikan ruang bagi aparatur muda untuk menghadirkan gagasan solutif yang berdampak jangka panjang.
”Inovasi jangan berhenti di piagam dan foto saja. Harus ada keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kerja kita,” tuturnya.
Menutup arahannya, Munafri mengingatkan bahwa perjanjian kinerja tahun 2026 adalah komitmen untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih cepat dan terintegrasi.
”Perjanjian yang ada ini bukan hanya sekadar seremoni di atas kertas, tapi janji profesional kita untuk Makassar yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar