Tolak Pilkada Tidak Langsung, HMI Koorkom UNM Geruduk DPRD Sulsel: “Jangan Khianati Reformasi!”

MAKASSAR.DAULATRAKYAT.Gelombang penolakan terhadap wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung (melalui DPRD) terus bergulir. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Koorkom) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).

​Dalam aksinya, massa membawa pernyataan sikap tegas bertajuk “Menolak Kemunduran Demokrasi, Menjaga Kedaulatan Rakyat!”. Mereka menilai upaya mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD merupakan bentuk democratic backsliding atau kemunduran demokrasi yang mengkhianati amanat reformasi 1998.

​Jenderal Lapangan aksi, Uwais Sirah, menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah buah perjuangan panjang rakyat untuk memastikan kekuasaan tidak lagi tersentralisasi di tangan elite politik.

​”Kami menolak tegas segala bentuk perubahan UU Pilkada yang mengarah pada sistem tidak langsung. Dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk merampas hak konstitusional rakyat yang dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,” ujar Uwais dalam orasinya.

​HMI Koorkom UNM mencatat sedikitnya empat poin tuntutan utama, di antaranya:

1. ​Menolak revisi UU Pilkada yang melemahkan kedaulatan rakyat.
2. ​Mendorong DPR RI memperkuat regulasi Pilkada langsung, terutama terkait pemberantasan politik uang dan transparansi dana parpol.
3. ​Meminta DPRD Sulsel membuka ruang aspirasi publik bagi mahasiswa dan masyarakat sipil.
4. ​Menuntut DPRD Sulsel menjadi representasi suara rakyat, bukan kepanjangan tangan oligarki.

​Adapun aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh perwakilan anggota DPRD Sulawesi Selatan dari berbagai fraksi. Hery Wawan dari Fraksi Demokrat menyatakan komitmennya untuk meneruskan keresahan mahasiswa ke tingkat pusat.

​”Meskipun kewenangan keputusan berada di DPR RI, kami di DPRD Sulsel akan menyuarakan apa yang menjadi keresahan teman-teman kepada pimpinan kami di pusat. Kami akan tindak lanjuti agar suara ini sampai ke DPR RI,” tegas Hery di hadapan massa aksi.

​Senada dengan itu, Rahman H. Tompo dari Fraksi PKS juga mengapresiasi kedatangan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kerakyatan. Ia berjanji akan memperjuangkan poin-poin tuntutan tersebut agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional.

​Menutup pernyataannya, HMI Koorkom UNM menegaskan tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka diabaikan. Mereka mengancam akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dengan elemen masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan konstitusional.

​”Demokrasi bukan hadiah kekuasaan, tetapi hasil perjuangan rakyat yang wajib dijaga. Jika kedaulatan dibajak, kami akan terus melawan,” tutup pernyataan resmi tersebut.

​