Usai Reses, Muchlis Misbah: Drainase dan Keamanan Masih Keluhan Utama Warga Makassar
ScreenshotMAKASSAR – Masa reses ketiga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah usai. Dari serapan aspirasi yang dilakukan di lapangan, persoalan infrastruktur lingkungan dan keamanan kembali menjadi isu utama yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Buruknya kondisi saluran drainase, kerusakan jalan, hingga kekhawatiran akan keamanan lingkungan menjadi keluhan mendesak yang meminta perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D Fraksi Hanura, Muchlis Misbah, mengungkapkan bahwa selama lima hari masa reses yang berlangsung, pihaknya telah turun langsung ke delapan titik di Daerah Pemilihan 1, yang meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang. Di setiap pertemuan dengan warga, hampir di seluruh wilayah tersebut, masalah saluran air dan jalanan selalu menjadi pembahasan utama yang mendesak untuk diselesaikan.
“Permintaan masyarakat masih seputar drainase dan jalanan. Selain itu, ada juga usulan pemasangan kamera pengawas atau CCTV serta keluhan terkait keamanan lingkungan di Kota Makassar. Ini adalah hal yang paling mendasar dan terus kami dengar di setiap titik reses,” ujar Muchlis Misbah usai menyelesaikan rangkaian kegiatan resesnya.
Dari sejumlah temuan di lapangan, salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kondisi di Kelurahan Kassi-Kassi, tepatnya di Jalan Beringin 10. Di lokasi tersebut, Muchlis menemukan fakta bahwa jalan lingkungan tersebut sama sekali belum memiliki saluran drainase, sehingga sangat rawan tergenang air saat hujan turun. Kondisi ini dinilainya sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi segera dari dinas teknis terkait.
“Di daerah Kassi-Kassi, tepatnya di Beringin 10, saya menemukan jalan yang memang sama sekali belum memiliki drainase. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius. Bagaimana pun juga, akses jalan dan saluran air adalah fasilitas dasar yang seharusnya dinikmati oleh seluruh warga kota,” tegasnya.
Selain pembangunan saluran baru, persoalan lain yang tak kalah banyak disampaikan adalah kondisi drainase eksisting yang mengalami pendangkalan parah akibat endapan lumpur dan tanah. Menurut laporan warga, saluran air di banyak titik sudah tidak berfungsi maksimal karena tertutup sedimen yang meninggi, sehingga aliran air menjadi lambat dan kerap memicu genangan meski curah hujan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, warga meminta dilakukan pengerukan dan penggalian kembali secara berkala agar fungsi saluran air pulih kembali.
“Banyak drainase yang perlu dilakukan penggalian ulang karena sedimennya sudah sangat meninggi. Ini yang sering menjadi penyebab utama aliran air tidak lancar dan akhirnya meluap ke jalanan atau ke pekarangan warga. Penanganan ini harus dilakukan secara rutin dan terjadwal agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun,” jelas legislator asal Hanura ini.
Muchlis menegaskan, hasil aspirasi ini telah dan akan terus disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kota Makassar agar segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan kembali peran lembaga dewan sebagai wakil rakyat yang tugas utamanya adalah menyerap dan meneruskan keinginan masyarakat, bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Oleh sebab itu, ia berharap eksekutif dapat merespons dengan langkah penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi.
“Kami bukan eksekutor. Tugas kami menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota. Karena itu kami berharap persoalan drainase dapat ditangani secara serius dan tuntas, sehingga tidak terjadi pekerjaan yang berulang-ulang namun hasilnya tidak maksimal. Begitu pula soal keamanan lingkungan, ini harus menjadi perhatian serius demi rasa aman dan nyaman warga,” tegas Muchlis.
Di sisi lain, politisi Hanura ini juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan fasilitas umum. Salah satu masalah yang memperparah kondisi drainase adalah perilaku warga yang masih sering membuang sampah atau menyapu pasir langsung ke dalam saluran air, yang akhirnya menyebabkan penyumbatan. Ia menekankan bahwa kebersihan dan kelancaran lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah atau menyapu pasir ke dalam selokan saat membersihkan lingkungan. Penanganan drainase dan fasilitas lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran tinggi dari warga agar apa yang sudah dibangun bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya.
Seluruh hasil rekapitulasi aspirasi dari masa reses ini selanjutnya akan dibawa ke dalam pembahasan rapat-rapat di DPRD Kota Makassar, untuk kemudian diteruskan kepada Pemerintah Kota sebagai bahan utama penyusunan program kerja, anggaran pembangunan, dan pelayanan publik tahun berjalan agar lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar