Perkuat Akurasi Bansos, Wali Kota Munafri Bahas DTSEN dan Sekolah Rakyat Bersama Mensos
MAKASSAR.DAULATRAKYAT. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri agenda silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam kesempatan tersebut, Munafri didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, untuk menyelaraskan program pusat dan daerah.
Fokus pada Data Tunggal dan Digitalisasi
Menteri Sosial, Gus Ipul, memaparkan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), inisiasi Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
Gus Ipul menegaskan bahwa pengelolaan data bantuan sosial kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan anomali data dan memastikan bantuan tepat sasaran.
”Dengan sistem terpadu ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran. Kami juga menyiapkan mekanisme ‘usul sanggah’ sebagai ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengawasan terbuka,” ujar Gus Ipul.
Langkah Strategis Pemerintah Kota Makassar
Merespons arahan tersebut, Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menyatakan bahwa Pemkot Makassar tengah menyiapkan terobosan berupa piloting digitalisasi data bantuan sosial.
Langkah-langkah yang akan diambil Pemkot Makassar meliputi:
Penguatan Instrumen Data: Menjadikan DTSEN sebagai dasar utama penyaluran bansos agar lebih akurat dan mutakhir.
Penyediaan Agen Pendata: Menyiapkan personel khusus yang akan bertugas melakukan validasi di lapangan.
Bimbingan Teknis (Bimtek): Memberikan pelatihan intensif bagi agen pendata sebelum diterjunkan ke masyarakat.
”DTSEN sangat krusial agar kita memiliki basis data yang benar-benar valid. Saat ini kami sedang merampungkan persiapan bimtek, setelah itu tim akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” jelas Andi Bukti.
Sinergi Teknis dan Pengawasan
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Andi Bukti menilai, validitas data di tingkat kota adalah kunci agar program pemerintah pusat dapat berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Makassar.
Pihak kementerian juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala, sehingga tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan dari sistem bantuan pemerintah. (*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar