Optimalkan Dana TSLP hingga Ratusan Miliar, DPRD Makassar Desak Pembentukan Dewan CSR Mendukung Sektor Pendidikan
MAKASSAR.DAULATRAKYAT.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari lintas Komisi A, C, dan D mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera membentuk dan mengaktifkan kembali Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Dewan CSR. Langkah strategis ini diambil guna mengoptimalkan potensi dana kemitraan pihak swasta yang sangat besar untuk mengintervensi berbagai persoalan daerah, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur pinggiran yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh APBD.
Komitmen Dinas Pendidikan: Semua Anak Harus Bersekolah
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Sulaeman, memaparkan lini program penuntasan pendidikan gratis melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah Ujung Pandang dan Biringkanaya, serta optimalisasi 48 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di Kota Makassar.
”Semua fasilitas ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat karena biaya BOP-nya langsung disokong oleh kementerian untuk program paket kesetaraan,” ujar Achi Sulaeman menjawab pertanyaan legislator Ray Suryadi pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (10/06/2026) di kantor DPRD Makassar.
Dinas Pendidikan juga aktif berkolaborasi dengan berbagai elemen relawan, mulai dari kader HMI, Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAC), hingga komunitas PUSPA. Kolaborasi tersebut bertujuan memfasilitasi pekerja rentan seperti tenaga cleaning service rumah sakit agar mendapatkan hak pendidikan kesetaraan.
Terkait jaminan akses, Achi menegaskan bahwa program “Semua Anak Harus Bersekolah” berjalan dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Bagi siswa kurang mampu ataupun berprestasi yang tidak terjaring dalam Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat, Pemkot Makassar telah menyiapkan alokasi beasiswa khusus dari anggaran daerah.
Potensi Ratusan Miliar dari Belasan Ribu Perusahaan
Merespons paparan tersebut, Anggota DPRD Makassar menekankan pentingnya wadah pengawas seperti Satgas TSLP atau Dewan CSR yang idealnya diisi oleh 15 orang dari lintas sektor meliputi perwakilan dewan, pengusaha, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Pengaktifan wadah ini dinilai krusial mengingat data Bapenda mencatat ada sekitar 15.000 perusahaan skala kecil-menengah dan ribuan perusahaan skala menengah-besar yang beroperasi di Makassar.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan kontribusi CSR sebesar 2,5% hingga 4% dari total keuntungan bersih mereka. Dengan jumlah korporasi yang masif, proyeksi dana kemitraan yang bisa dihimpun diperkirakan mampu menyentuh angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Fleksibilitas Eksekusi: Dana CSR dinilai jauh lebih taktis ketimbang APBD karena tidak memerlukan proses birokrasi perencanaan anggaran yang panjang, sehingga bisa langsung dieksekusi begitu program disetujui.
Bantuan Pendidikan Tinggi: Anggaran ini nantinya diproyeksikan untuk membantu biaya semester mahasiswa rentan di Makassar yang terancam putus kuliah akibat kendala finansial.
Infrastruktur Wilayah Pesisir: Selain pendidikan, dana akan diarahkan untuk perbaikan jalan dan fasilitas pemukiman rumah panggung di wilayah pesisir Makassar yang belum terjangkau program pusat maupun provinsi.
Rekomendasi Resmi Siap Dilayangkan ke Walikota
Menutup jalannya pertemuan, pihak legislatif menegaskan komitmennya untuk segera melayangkan surat rekomendasi resmi kepada Walikota Makassar agar Dewan CSR/TSLP ini bisa langsung disahkan dan bekerja secara struktural.
Diharapkan dengan sinergi ketat antara regulasi kuota CSR dari perusahaan dan pengawasan independen, program sosial kemasyarakatan di Kota Makassar tidak lagi sekadar berjalan sebagai formalitas (seperti bagi-bagi bantuan dasar), melainkan mampu menyelesaikan akar masalah sosial secara berkelanjutan.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar