Harga Telur Anjlok dan Pakan Melambung, Komisi B DPRD Sulsel Desak Operasi Pasar hingga Pengawasan Satgas
MAKASSAR.DAULATRAKYAT. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait, Perum Bulog, perwakilan peternak, dan perusahaan integrator untuk merespons krisis anjloknya harga telur serta melonjaknya biaya pakan ternak Kamis (13/08/2026) di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, para legislator dan perwakilan peternak mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di pasaran.
Anggota DPRD Sulsel Andi Irwan Wirasasti menegaskan pentingnya intervensi cepat pemerintah daerah untuk membedah dan menuntaskan persoalan pakan ternak, mulai dari komponen jagung, dedak, hingga konsentrat impor.
Ia mendesak Perum Bulog segera menggelar operasi pasar agar harga jagung di tingkat peternak tidak melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP). Selain itu, Irwan meminta Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan membeli telur peternak sesuai HAP menggunakan dana Belanja.
Tidak Terduga (BTT) untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah penanganan jangka pendek, sembari memetakan persoalan yang perlu diteruskan ke pemerintah pusat.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Sulsel, Rahmat Muhayang, menyoroti ketidakseimbangan pasokan dan permintaan akibat dugaan surplus produksi telur yang mencapai puluhan juta kilogram.
Rahmat menekankan pentingnya penetapan data pasti mengenai kebutuhan populasi ternak di Sulawesi Selatan serta dorongan regulasi dari pemerintah untuk membatasi populasi ternak petelur skala besar agar harga telur dapat kembali menyesuaikan dengan biaya produksi.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Andi Mappijaji menilai pemekaran kandang mandiri yang tak terkontrol turut memperparah krisis pasokan.
Mappijaji juga menyoroti kebijakan BUMN Berdikari yang dinilai memberatkan peternak mandiri dan mengusulkan adanya pertemuan langsung untuk meminta penjelasan.
Ia turut meminta Perum Bulog mengevaluasi harga jagung SPHP yang saat ini berkisar Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram karena masih dinilai membebani Harga Pokok Produksi (HPP) peternak, dan mengusulkan agar harganya diturunkan di bawah Rp5.000 per kilogram.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sidrap sekaligus peternak, Bahrul, menekankan tiga langkah utama pembenahan, yakni pengawasan sistem peternakan dari hulu ke hilir, penegakan aturan segmentasi layer sesuai Permentan Nomor 32 Tahun 2017 untuk membatasi dominasi integrator, serta penyederhanaan birokrasi pendaftaran jagung SPHP.
Bahrul juga mendesak Satgas Pangan Polda dan Polres memantau langsung transaksi di pasar telur Terminal Pangkajene Sidrap guna menindak oknum pedagang yang memainkan harga acuan, serta mengusut indikasi konspirasi permainan harga dedak pakan antara pimpinan maklon dan Bulog.
Menanggapi tingginya biaya pakan, perwakilan perusahaan integrator menjelaskan bahwa harga telur murni ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan pasar, sedangkan harga pakan sangat bergantung pada harga bahan baku.
Pihaknya mengungkapkan bahwa 85 persen komponen pakan ditentukan oleh bahan baku impor, khususnya Soybean Meal (SBM/bungkil kedelai), yang mengalami kenaikan harga akibat dinamika geopolitik global dan kenaikan biaya energi sejak awal tahun.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar