Gelar Pengawasan, Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Uji Idris Puji Aplikasi Dukcapil Go Digital
MAKASSAR.DAULATRAKYAT.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui transformasi “Dukcapil Go Digital” dan strategi jemput bola.
Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII di Hotel Karebosi Premier, Jumat (14/8/2026).
Andi Tenri Uji Idris menyampaikan bahwa inovasi yang dilakukan Dinas Dukcapil sangat membantu memangkas birokrasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup Kecamatan Tamalate, Mamajang, dan Mariso.
”Kami sangat mengapresiasi Dinas Catatan Sipil karena pelayanannya kini jauh lebih baik. Adanya fasilitas Dukcapil Go Mobile membuat pelayanan betul-betul jemput bola. Warga sangat dimudahkan sehingga tidak perlu bolak-balik lagi ke kantor pusat, mengingat ada lebih dari 40 jenis layanan kependudukan yang disediakan,” ujarnya.
Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kota Makassar, Irwandi, S.E., menjelaskan bahwa dari 43 jenis layanan adminduk, masyarakat kini dapat mengurusnya secara daring melalui portal resmi dukcapil.makassarkota.go.id.
Dokumen yang diproses akan dikirimkan langsung ke pos-el pemohon dalam bentuk berkas PDF ber-QR code sah, yang dapat dicetak mandiri maupun melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di kantor kecamatan.
”Selain kemudahan cetak KTP di kecamatan dan layanan akhir pekan (Sabtu–Minggu pukul 08.00–12.00 WITA), kami juga menyiagakan armada mobil keliling dan tim khusus untuk mendatangi langsung kediaman warga lansia, sakit, atau penyandang disabilitas,” jelas Irwandi.
Ia juga mengingatkan warga agar mewaspadai modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang meminta imbalan uang, seraya menegaskan seluruh layanan Dukcapil 100 persen gratis.
Sementara itu, perwakilan Dukcapil Syafier Aryandi Yamin menyoroti sinergi antara fungsi pengawasan DPRD dan perbaikan data kependudukan.
“Pemutakhiran data adminduk serta pendaftaran IKD dinilai sangat krusial karena terhubung langsung dengan pemutakhiran data desil penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial agar bantuan tepat sasaran,”pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar