Wujudkan Efisiensi, Wali Kota Munafri Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru di 2026
MAKASSAR.DAULATRAKYAT. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah tegas dalam kebijakan anggaran dengan menolak pengadaan kendaraan dinas (randis) baru bagi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2026.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran dan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak.
Pilih Mobil Listrik “Warisan” 2023
Berbeda dengan tren pembaruan fasilitas jabatan yang kerap dilakukan instansi pemerintahan, pria yang akrab disapa Appi ini memilih untuk tetap menggunakan kendaraan operasional dari era kepemimpinan sebelumnya.
Untuk aktivitas harian, Wali Kota Munafri setia menggunakan Hyundai Ioniq 5 keluaran tahun 2023. Ia juga memiliki satu unit cadangan, Toyota Alphard tahun 2022, yang dinilainya masih sangat layak pakai.
”Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Sejak awal menjabat, saya menggunakan mobil listrik keluaran 2023. Kondisinya masih sangat memadai untuk menunjang aktivitas pemerintahan,” ujar Munafri di Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
Alihkan Anggaran ke Pendidikan dan Infrastruktur
Penolakan pengadaan randis ini bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan strategi untuk mengalihkan dana belanja ke sektor yang menyentuh langsung kepentingan warga. Anggaran yang semula berpotensi terserap untuk pengadaan atau sewa kendaraan dialokasikan untuk:
Pendidikan: Penyediaan seragam sekolah gratis.
Infrastruktur: Percepatan perbaikan jalan hingga ke lorong-lorong pemukiman dan wilayah kepulauan.
Sosial-Ekonomi: Subsidi iuran sampah gratis untuk meringankan beban masyarakat.
”Kondisi medan di Makassar tidak ekstrem seperti daerah lain. Jadi, tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada,” tegas Politisi Golkar tersebut.
Keunggulan Operasional Mobil Listrik
Selain aspek efisiensi anggaran belanja, penggunaan kendaraan listrik dinilai jauh lebih hemat karena menekan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM). Munafri mengaku tidak menemui kendala berarti karena dukungan fasilitas bengkel resmi di Makassar yang sudah memadai.
”Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota. Kalaupun ada kendala, dealer dan bengkelnya ada di sini, jadi sangat aman,” selorohnya.
Instruksi Tegas untuk Seluruh OPD
Kebijakan “puasa” kendaraan baru ini berlaku menyeluruh. Munafri memastikan bahwa sepanjang tahun 2026, tidak akan ada anggaran untuk pengadaan mobil dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga jajaran Kepala Dinas.
”Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil operasional bagi pimpinan maupun Kepala Dinas. Prioritas kita adalah peningkatan kesejahteraan warga, bukan kemewahan fasilitas pejabat,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar