Anggaran MHM Rp2,5 Miliar Terlalu Besar,Legislator Makassar : Vendor Masih Pungut Tiket dan Sponsor
MAKASSAR.DAUlATRAKYAT.Anggaran penyelenggaraan event lari Makassar Half Marathon (MHM) sebesar Rp2,5 miliar yang bersumber dari APBD Kota Makassar mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Pihak legislatif menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak rasional, terutama karena pihak penyelenggara masih memungut biaya pendaftaran dari masyarakat serta mendapatkan dukungan dana dari berbagai sponsor pihak swasta.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, memberikan sorotan tajam kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai pemangku kepentingan utama kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa anggaran jumbo dari APBD ini seharusnya tidak perlu dikucurkan jika dalam pelaksanaannya pihak pengusaha atau Event Organizer (EO) masih menarik biaya tiket dan sponsor.
Menurut Azwar, kondisi ini justru terlihat hanya menguntungkan pihak pengusaha pelaksana saja, sementara Pemerintah Kota seharusnya cukup berperan sebagai fasilitator tanpa harus menganggarkan dana sebesar itu.
Kritik serupa disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, yang menyayangkan penggunaan dana APBD di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Ia membandingkan anggaran Rp2,5 miliar tersebut dengan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan.
Berdasarkan data laporan LKPJ, saat ini terdapat sekitar 5.000 lulusan SD di Makassar yang tidak tertampung di sekolah negeri karena minimnya daya tampung dan kekurangan ribuan ruang kelas.
Azwar dan Muchlis sepakat bahwa dana miliaran rupiah tersebut akan jauh lebih bermanfaat dan berdampak jangka panjang jika dialokasikan untuk membangun gedung sekolah baru daripada hanya untuk sebuah event lari.
Lebih lanjut, Muchlis Misbah mencatat adanya tren kenaikan anggaran dari Rp2,1 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp2,5 miliar pada tahun ini.
Ia mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan evaluasi total pada tahun depan agar kegiatan serupa tidak lagi membebani APBD secara berlebihan.
Legislator partai Hanura tersebut menyarankan agar dukungan pemerintah di masa mendatang cukup difokuskan pada penyediaan sarana prasarana, pengaturan lalu lintas, serta dukungan tenaga medis.
Dengan demikian kata dia anggaran daerah dapat dialihkan secara parsial untuk kepentingan sosial yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat banyak.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar