Azwar Rasmin Kritik Serapan Anggaran, Penurunan Pengangguran Hanya 0,1 Persen
MAKASSAR.DAULATRAKYAT. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengan sejumlah OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di ruang Banggar kantor sementara DPRD, Rabu (29/4/2026).
Rapat membahas capaian pembangunan dan realisasi anggaran tahun berjalan.
Kritik atas SiLPA Besar dan Penyerapan Anggaran
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmi (Fraksi PKS), menyoroti penurunan lambat angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp470-500 miliar sebagai indikator penyerapan anggaran yang belum maksimal.
“SiLPA sebesar ini tidak boleh terulang setiap tahun. Anggaran tak terserap berdampak pada masyarakat, termasuk lambatnya penurunan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Azwar.
Menurutnya, anggaran daerah harus dioptimalkan untuk pembangunan, lapangan kerja, dan perekonomian warga. Data pengangguran Makassar hanya turun 0,1 persen pada 2025 dibanding tahun sebelumnya, yang dinilai belum signifikan.
Desakan Strategi Serius untuk Kota Besar
“Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, dampaknya lebih terasa,” tegas Azwar. Sebagai kota besar, Makassar perlu strategi terukur agar warganya tak kalah saing pekerjaan dengan pendatang.
Ia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), OPD teknis, dan Wali Kota fokus pada program tepat sasaran. Pansus berharap evaluasi ini memperbaiki tata kelola anggaran agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar