SPMB Makassar 2026: Sistem Baru ‘Lontara Plus’ Diperkenalkan, Transparan dan Minimalisir Kecurangan
MAKASSAR.DAULATRAKYAT. Dinas Pendidikan Kota Makassar resmi meluncurkan sistem penerimaan siswa baru berbasis digital bernama Lontara Plus untuk tahun ajaran 2026/2027.
Sistem ini menjadi jawaban atas berbagai catatan kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya, sekaligus langkah Pemkot Makassar dalam mempercepat transformasi layanan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Sulaeman, didampingi Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, dalam sesi wawancara mendalam bersama awak media,Sabtu (16/5/2026).
Perbaikan Total Sistem dan Kesiapan Operator
Menanggapi pertanyaan terkait kesiapan pelaksanaan hingga kualitas kinerja operator sekolah yang menjadi garda terdepan, Achi Sulaeman menegaskan bahwa seluruh aspek telah dipersiapkan secara matang.
“Terkait kesiapan tim, insyaallah kami siapkan tim terbaik lewat kerja sama pengembangan sistem Lontara Plus. Memang harus ada perbaikan dari tahun lalu, dan sistem ini kami bangun khusus untuk menutupi kekurangan tersebut sekaligus mewujudkan transparansi penuh bagi masyarakat. Khusus operator, kami akan jadwalkan bimbingan teknis (bimtek) menyeluruh mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP agar paham betul alur kerja sistem baru ini,” jelas Achi.
Ia juga menekankan adanya pengawasan ketat melekat. Melalui dasbor pemantauan real-time, pihak Disdik maupun Wali Kota Makassar dapat langsung memantau kinerja operator. “Kalau ada berkas yang belum diverifikasi, kami langsung tahu, langsung tegur, dan beri batas waktu penyelesaian. Tidak ada celah untuk kelalaian atau permainan,” tegasnya.
Kuota Penerimaan dan Jalur Seleksi Berbeda Sesuai Jenjang
Pada tahun ini, Dinas Pendidikan menargetkan penerimaan siswa baru dengan rincian jumlah sebagai berikut:
-PAUD: 5 sekolah negeri dengan kuota total 500 siswa. Menggunakan 2 jalur: Afirmasi (60%) dan Domisili (40%). Persentase afirmasi lebih besar mengingat jumlah PAUD negeri masih terbatas dibandingkan swasta.
- SD: 314 sekolah dengan estimasi 18.000 kuota. Terdiri dari 3 jalur: Domisili, Afirmasi, dan Mutasi.
- SMP: 55 sekolah negeri dengan estimasi 15.000 kuota. Memiliki 4 jalur lengkap: Prestasi (akademik & non-akademik), Mutasi, Afirmasi, dan Domisili.
Mekanisme penentuan wilayah jalur domisili kini tidak lagi menggunakan pembagian zona wilayah konvensional, melainkan mengacu pada presisi koordinat alamat yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK).
“Untuk mencegah praktik pemindahan alamat demi masuk sekolah tertentu, kami tetapkan syarat wajib: KK harus sudah diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Jika KK baru diterbitkan mendekati masa pendaftaran, otomatis tidak terverifikasi,” tambah Achi.
Solusi Daerah Terpencil dan Akses Masyarakat
Secara umum, pendaftaran tahun ini mewajibkan sistem daring (online). Namun, pemerintah tetap memberikan pengecualian khusus bagi daerah dengan akses jaringan terbatas seperti wilayah Kepulauan Sangkarrang, Pulau Langkai, dan daerah 3T lainnya, yang diperbolehkan mendaftar secara luring (offline).
Meski berbasis daring, kehadiran panitia di sekolah tetap berfungsi aktif membantu warga yang kesulitan mengakses teknologi. “Sekolah tetap menjadi pusat layanan bantu. Kami pastikan tidak ada warga yang kesulitan berurusan hanya karena tidak paham gawai,” ujar Achi.
Guna menampung keluhan dan kendala, disiapkan dua jalur pengaduan:
1. Grup Telegram SPMB: Masyarakat bisa langsung melapor dan mendapatkan pembaruan perbaikan sistem secara berkala. Kode akses grup akan disebarluaskan melalui media.
2. Posko Pusat di Disdik: Sebagai pusat pengaduan utama, didukung juga fitur aduan langsung di dalam aplikasi Lontara Plus.
Teknologi Canggih: Server Terpisah dan Minimalisir Kecurangan
Tim Ahli Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan perubahan besar pada infrastruktur teknologi. Jika tahun lalu satu server menampung semua jenjang yang menyebabkan kepadatan akses, tahun ini server dipisah menjadi tiga (masing-masing untuk PAUD, SD, SMP).
“Kami sudah melakukan uji beban sistem hingga 3 kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna puncak. Ini jaminan agar sistem tidak down saat pendaftaran dibuka,” jelas Andi.
Terkait potensi kecurangan atau praktik calo, Andi memastikan sistem ini dirancang untuk meminimalkan risiko tersebut hingga titik terendah. “Seluruh proses terekam, terverifikasi, dan terpantau. Pengumuman hasil pun akan ditayangkan secara live di aplikasi agar masyarakat bisa menyaksikan langsung hasil akhirnya,” tegasnya.
Jaminan Pendidikan: Semua Siswa Tertampung, Sekolah Swasta Gratis
Salah satu poin penting lainnya yang disampaikan adalah jaminan bahwa tidak ada satu pun anak usia sekolah di Makassar yang tertinggal atau tidak tertampung.
Dari total sekitar 18.000 lulusan SD, sebanyak 15.000 kuota tersedia di SMP negeri. Sisa sekitar 3.000 siswa dijamin diterima di sekolah mitra, baik Madrasah Tsanawiyah maupun 60 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemkot Makassar.
“Kerja sama ini kami pastikan gratis 100 persen, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Tahun lalu saja sudah ada sekitar 600 siswa kami salurkan ke swasta dan semuanya bebas biaya. Kualitas sekolah swasta pun kami dorong setara dengan negeri, jadi orang tua tidak perlu khawatir,” pungkas Achi Sulaeman.
Dengan segala pembenahan ini, Pemkot Makassar berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih tertib, adil, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Daeng.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar