Pemkot Makassar Siapkan Desalinasi di Wilayah Kepulauan,Legislator Tekankan Keberlanjutan Fasilitas
MAKASSAR,DAULATRAKYAT- Pemerintah Kota Makassar menyiapkan inovasi penyediaan air bersih berbasis teknologi desalinasi air laut tenaga surya untuk warga di wilayah kepulauan. Langkah ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan pasokan air tawar yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Rencana tersebut mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menilai pengolahan air laut menjadi air tawar atau siap minum merupakan langkah konkret yang sangat mendesak.
”Desalinasi itu memproses air asin menjadi air tawar atau siap minum. Ini memang salah satu kebutuhan utama masyarakat kepulauan,” ujar Ray usai rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Makassar, Rabu (30/9/2026).
Ray menyebut sejumlah wilayah yang memerlukan prioritas penanganan air bersih, antara lain Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-Lumu, Bonetambu, dan Langkai. Ia juga mendorong agar teknologi serupa dapat diterapkan di pulau destinasi wisata seperti Samalona dan Kapoposang.
Ingatkan Risiko Korosi dan Biaya Perawatan
Meski mendukung penuh, Ray memberikan catatan kritis terkait keberlanjutan program tersebut. Ia mengingatkan Pemkot Makassar untuk tidak hanya berfokus pada pengadaan fisik perangkat, tetapi juga mengalokasikan anggaran perawatan secara berkala.
”Perangkat yang berhubungan langsung dengan air laut memiliki tingkat korosi yang sangat tinggi. Karena itu, biaya maintenance dan penyiapan tenaga operasional yang kompeten wajib disediakan agar fasilitas dapat berfungsi dalam jangka panjang,” tegasnya.
DPRD Makassar, lanjut Ray, akan memastikan kecukupan alokasi anggaran pendukung dalam pagu APBD Pemkot Makassar agar pengoperasian alat desalinasi tidak terhenti di tengah jalan akibat masalah pemeliharaan.
Dorong Perbaikan Dermaga dan Sinergi Lintas Pemerintah
Selain krisis air bersih, Ray menyoroti infrastruktur dermaga yang menjadi sarana vital mobilitas warga pulau. Akses dermaga yang memadai sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat untuk urusan pendidikan, pekerjaan, hingga penanganan medis darurat.
Mengingat kewenangan pembangunan di wilayah pesisir dan laut melibatkan tingkat pemerintahan yang berbeda, Ray mendorong hadirnya kolaborasi erat antara Pemkot Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
”Aspirasi warga kepulauan tidak boleh berhenti di tingkat kota. Harus ada koordinasi dan sinergi berkelanjutan dengan Pemprov Sulsel agar penanganan infrastruktur kepulauan berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar