Peternak Merugi Akibat Pasokan Melimpah, Komisi B DPRD Sulsel Tekan Stabilitas Harga Telur
MAKASSAR.DAULATRAKYAT..Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas keberlangsungan usaha peternak ayam petelur sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B, Kantor Sementara DPRD Sulsel (Gedung Dinas Bina Marga, Jl. AP Pettarani), Kamis (13/8/2026), dihadiri oleh jajaran dinas terkait, pemangku kepentingan, serta perwakilan Peternak Ayam Sulsel.
Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang. Dalam pembahasan tersebut, seluruh pihak sepakat meminta penyedia pakan ternak menahan kenaikan harga sampai ada penetapan resmi harga acuan dari pemerintah.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual telur di pasaran.
Terkait merosotnya harga telur, Komisi B mendorong tiga langkah konkret. Pertama, meminta Bulog bersama Pemerintah Provinsi Sulsel segera menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga sekaligus membantu daya beli masyarakat.
Kedua, mendorong peternak berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan kepolisian agar pergerakan harga terpantau ketat. Ketiga, menggalakkan kampanye gerakan konsumsi telur untuk menyerap kelebihan pasokan.
Selain itu, Komisi B menyoroti dampak kebijakan impor kedelai terhadap biaya produksi pakan ternak. Zulfikar menegaskan pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk mendalami persoalan ini.
“Kami ingin menggali apakah kebijakan impor kedelai ini berpengaruh langsung terhadap harga pakan atau tidak, mengingat kedelai adalah salah satu bahan baku utama pakan ternak,” tegas Zulfikar.
Sementara itu, Penanggung Jawab Peternak Rakyat Sulawesi, Basuki Suyuti, memaparkan kondisi kritis yang dialami peternak di lapangan. Harga telur saat ini anjlok ke kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram maupun target awal Rp24.000 per kilogram.
“Kondisi di lapangan hari ini harga telur berkisar Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram. Masih jauh dari target awal Rp24.000, apalagi HAP yang sebesar Rp26.500 per kilogram,” ungkap Basuki.
Beban peternak kian berat akibat lonjakan harga pakan. Harga konsentrat pakan ternak yang normalnya Rp8.000 per kilogram kini naik menjadi Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogram.
Padahal, konsentrat menyumbang 35 persen dari total biaya pakan (bersama jagung 50 persen dan dedak 15 persen), sehingga kenaikan tersebut memangkas margin keuntungan peternak secara signifikan.
Basuki menambahkan, pemicu utama anjloknya harga telur adalah kelebihan pasokan (oversupply) hingga 30 persen di tingkat produsen. Sebagian peternak baru yang belum memiliki jaringan pasar cenderung membanting harga agar produknya cepat terserap, yang kemudian memicu penurunan harga secara menyeluruh.
“Kelebihan suplai sekitar 30 persen. Peternak baru yang belum punya pasar menjual murah agar barangnya laku. Padahal untuk peternak yang sudah punya pasar, permintaannya stabil. Jadi masalah utamanya bukan pada penurunan permintaan, melainkan kelebihan pasokan,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, peternak berharap pemerintah dapat mengintervensi harga pakan dalam jangka pendek dan memperluas penyaluran jagung SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) guna menekan biaya produksi.
Zulfikar menegaskan bahwa hasil RDP ini akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan jangka pendek di tingkat daerah. Sedangkan untuk jangka panjang, DPRD Sulsel berkomitmen mengawal dan memperjuangkan aspirasi peternak hingga ke pemerintah pusat.
“Hasil RDP ini menjadi dasar langkah jangka pendek. Untuk jangka panjang, aspirasi peternak akan terus kami perjuangkan ke pengambil keputusan di tingkat pusat, mengingat sebagian kebijakan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat,” pungkas Zulfikar.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar