DPRD Makassar Tindak Lanjut Aspirasi HMI, Soroti Transparansi CSR dan Ketimpangan Sekolah
MAKASSAR.DAULATRAKYATRuang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar menjadi saksi dialog intens antara pihak legislatif dan mahasiswa pada Rabu (6/5/2026).
Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menuntut transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Daeng.
Pertemuan ini merupakan respons cepat DPRD atas aksi unjuk rasa yang digelar HMI sehari sebelumnya, di mana mereka mendesak agar pimpinan DPRD turun tangan langsung memastikan dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas, menyatakan apresiasinya terhadap langkah kritis mahasiswa tersebut.
Menurutnya keterbukaan informasi mengenai alokasi CSR dari Pemerintah Kota memang perlu diperketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana memfasilitasi rapat kerja dengan dinas terkait dan berkomitmen untuk tetap melibatkan kader HMI agar seluruh proses pembahasan berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Eric menegaskan bahwa fokus utama evaluasi ini adalah memastikan distribusi CSR, terutama di sektor pendidikan, benar-benar merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Selain persoalan CSR, rapat ini juga membedah masalah krusial di dunia pendidikan, yakni ketimpangan jumlah sekolah negeri yang memicu sulitnya akses bagi lulusan SD. Ketua Komisi D DPRD Makassar,
Ari Ashari Ilham, memaparkan fakta bahwa saat ini terdapat 472 gedung SD di Makassar, namun hanya tersedia 127 gedung SMP. Ketidaksenjangan jumlah fasilitas ini mengakibatkan banyak lulusan SD yang tidak mampu terserap di SMP negeri.
Persoalan ini menjadi semakin pelik karena adanya regulasi kementerian yang membatasi kapasitas maksimal hanya 30 siswa per kelas.
Sebagai langkah konkret, DPRD Makassar menawarkan solusi taktis melalui program sekolah terpadu dan kebijakan regrouping sekolah. Opsi sekolah terpadu akan mengoptimalkan penggunaan gedung SD pada pagi hari untuk digunakan sebagai ruang belajar SMP pada siang hari.
Sementara itu, kebijakan regrouping akan menyasar sekolah-sekolah dasar yang kekurangan peminat untuk digabungkan, sehingga bangunannya dapat dialihfungsikan menjadi gedung SMP baru.
Melalui langkah-langkah ini, DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi mahasiswa demi terciptanya pemerataan fasilitas pendidikan dan transparansi anggaran di Kota Makassar. (*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar