Sinergi Menko Pangan dan APDESI: Bahas Relaksasi Dana Desa hingga Swasembada Berbasis Pedesaan
MAKASSAR.DAULATRAKYAT.Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) bersama jajaran pengurus daerah menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal jajaran visi-misi Presiden Prabowo Subianto. APDESI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program ketahanan pangan dan pembangunan nasional yang dimulai dari desa.
Langkah strategis ini diperkuat melalui pertemuan penting di Makassar yang dihadiri oleh pengurus APDESI se-Sulawesi Selatan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk membahas integrasi program pusat dengan penguatan ekonomi berbasis pedesaan.
Ketua Umum DPP APDESI, Junaedi Mulyono, menegaskan bahwa seluruh aparatur desa di Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait demi memastikan program-program strategis berjalan tepat sasaran.
Komitmen senada juga digaungkan oleh Ketua APDESI Sulawesi Selatan, Wahyuddin Mapparenta, yang menegaskan bahwa seluruh kepala desa di Sulawesi Selatan berada di barisan yang sama untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Mendorong Kolaborasi Pentahelix di Tengah Ketidakpastian Global
Di hadapan para kepala daerah dan perwakilan kementerian, Junaedi Mulyono menyampaikan bahwa tantangan ekonomi global yang tidak pasti saat ini memerlukan kerja sama yang solid dari berbagai pihak. Sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media menjadi kunci utama agar seluruh program pusat dapat terimplementasi dengan baik hingga ke tingkat akar rumput.
”Kami dari APDESI siap menjadi rekanan, menjadi relasi, kita akan bekerja sama untuk gimana mewujudkan apa yang menjadi visi-misi Bapak Presiden Prabowo yang membangun dari desa. Kami siap untuk berakselerasi,” ujar Junaedi.
Sinergi ini dipertegas oleh Wahyuddin Mapparenta yang menyatakan dukungannya secara langsung di tingkat regional. Pihak APDESI Sulsel siap mendukung penuh Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama presiden, demi memastikan kesejahteraan masyarakat desa meningkat secara merata.
Dongkrak Ekonomi Sirkular Lewat Rantai Pasok MBG
Salah satu poin krusial yang disoroti APDESI adalah potensi besar dari program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Merah Putih. Dengan estimasi nilai investasi fantastis yang masing-masing menyentuh angka hampir Rp200 triliun lebih, perputaran ekonomi perdesaan diyakini akan melesat tajam jika perputaran uang tersebut difokuskan di desa.
Melalui program ini, desa diharapkan tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang menggerakkan roda ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular.
Guna mengoptimalkan perputaran anggaran tersebut, APDESI Sulsel menyampaikan aspirasi agar program MBG dapat bersinergi langsung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kopdes. Dalam skema ini, lembaga desa akan bertindak sebagai penyuplai utama bahan makanan ke dapur-dapur satuan pelayanan. Pola kemitraan ini dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan.
Apabila desa-desa di Indonesia mampu mengawal komoditas pertanian dan pangan lewat hilirisasi lokal secara mandiri, pergerakan ekonomi ini diproyeksikan menjadi fondasi kokoh yang mampu menyumbang realisasi target 8% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping masalah ekonomi, Wahyuddin juga menitipkan pesan kepada Menko Pangan terkait masalah daya tampung sekolah dasar (SD) di lapangan yang saat ini masih terkendala regulasi Dapodik dan keterbatasan ruang kelas.
Regulasi Anggaran Dana Desa dan Penguatan Koperasi
Terkait pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, APDESI Sulsel mengusulkan adanya relaksasi jangka waktu pembayaran pembangunan kopdes yang bersumber dari Dana Desa. Jika sebelumnya direncanakan selesai dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun dengan potongan hingga Rp700 juta per tahun, APDESI mengharapkan perpanjangan masa pembayaran menjadi 15 hingga 20 tahun. Relaksasi ini diharapkan dapat meringankan beban kas desa, sehingga potongan per tahun menjadi lebih ringan di kisaran Rp100 juta hingga Rp200 juta saja.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sekaligus Ketua Dewan DPP APDESI membawa kabar baik dengan menegaskan kebijakan anggaran yang berpihak pada desa.
Pemerintah memastikan bahwa pada tahun ini fokus pengerjaan diarahkan untuk mengurus 40.000 Kopdes.
Menjawab kekhawatiran para kepala desa, Zulkifli menegaskan bahwa sekitar 33.000 desa yang belum tersentuh pembangunan koperasi tidak akan dikenakan pemotongan anggaran sama sekali.
Setiap desa yang mengelola Kopdes nantinya akan menerima paket bantuan fisik secara utuh dari pemerintah pusat.
Bantuan tersebut meliputi satu unit gedung beserta alat manajemen, satu unit truk pengangkut gabah atau hasil bumi, satu unit mobil pick-up, serta dua unit motor roda tiga untuk kelancaran distribusi logistik desa.
Kedaulatan Pangan Melalui Swasembada dan Infrastruktur Desa
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan kedaulatan pangan melalui jalur Swasembada.
Zulkifli mengkritik sistem pasar bebas yang selama ini dinilai melemahkan posisi tawar petani dan nelayan lokal akibat tingginya angka impor komoditas pangan di tahun-tahun sebelumnya.
Kedaulatan pangan dinilai sebagai bentuk kehormatan bagi ratusan juta jiwa petani di Indonesia. Kabar baiknya, Indonesia berhasil menghentikan impor beras dan mencatat surplus sebesar 4,2 juta ton.
Pemerintah memposisikan Kopdes bukan sekadar tempat belanja atau supermarket biasa, melainkan sebagai infrastruktur bentukan pemerintah untuk memotong mata rantai distribusi pangan yang panjang.
Kopdes akan bertindak sebagai agen resmi penyalur bantuan pangan termasuk rencana pembagian 1 juta ton beras bantuan untuk 33 juta lebih warga desa pupuk bersubsidi, gas, alat mesin pertanian (alsintan), hingga layanan pembayaran tagihan harian. Koperasi ini juga akan berfungsi sebagai price taker yang siap membeli gabah petani jika harganya jatuh di bawah Rp5.500 di pasaran.
Program Tematik Bioflok dan Langkah Nyata Gerakan Bulanan APDESI
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan protein pada program Makan Bergizi Gratis, Menko Pangan meminta peran aktif kepala desa untuk menyediakan lahan desa seluas 1.000 hingga 2.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian
Kelautan dan Perikanan akan membangun Program Tematik Bioflok di 40.000 desa dengan sokongan anggaran mencapai Rp1,5 miliar per desa guna memperkuat kemandirian pangan sektor perikanan.
Di samping itu, pemerintah juga menyediakan anggaran tematik sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk 10.000 desa pilihan yang memiliki potensi khusus seperti sektor pariwisata atau keunggulan desa lainnya.
Seluruh program ini akan disalurkan langsung ke desa guna memangkas jalur birokrasi yang panjang.
Sebagai bentuk pembuktian dan evaluasi berkala di tingkat lapangan, DPP APDESI langsung mengambil langkah taktis. APDESI berkomitmen untuk meresmikan lima desa percontohan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia setiap bulannya.
Program evaluasi bulanan yang berjalan di setiap provinsi dan kabupaten ini bertujuan untuk memetakan desa-desa yang telah berhasil mengintegrasikan ekonomi sirkular, mengelola koperasi, dan mengamankan rantai pasok program MBG secara mandiri agar menjadi panduan nyata bagi desa-desa lainnya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar