DPRD Makassar Desak Vendor MHM Gratiskan Booth UMKM sebagai Kompensasi APBD
MAKASSAR.DAULATRAKYAT Komisi C DPRD Kota Makassar memberikan evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran daerah dalam pelaksanaan ajang Makassar Half Marathon (MHM).
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pihaknya merekomendasikan agar kegiatan tersebut tidak lagi menggunakan dukungan anggaran APBD pada tahun mendatang.
Azwar menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ke depannya sebaiknya terbatas pada dukungan kebijakan, perizinan, serta aspek teknis seperti keamanan dan pengaturan jalur, tanpa harus menyuntikkan dana langsung dari APBD.
Pihak Dewan menyoroti ketimpangan antara dukungan anggaran daerah dengan kontribusi vendor pelaksana kepada masyarakat lokal. Menurut Azwar, pihak vendor seharusnya memiliki empati yang lebih besar mengingat mereka sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket (ticketing) dan sponsor.
”Kalau sudah untung besar lalu di-support lagi oleh APBD kita, kan jadinya tanda tanya. Makanya kita bersuara kemarin. Vendor, berapa untungmu? Berikan juga kelebihan kepada masyarakat kita, warga Kota Makassar,” ujar legislator Fraksi PKS tersebut usai mengikuti Rapat Paripurna LKPJ di Balaikota Makassar Rabu (13/05/2026).
Ia mengusulkan agar kompensasi dari dana APBD tersebut dirasakan langsung oleh warga, misalnya melalui pemberian slot gratis bagi kelompok tertentu, termasuk awak media yang ber-KTP Makassar, hingga penggratisan sewa booth bagi pelaku UMKM di lokasi acara.
Selain persoalan anggaran, Azwar juga menyayangkan minimnya koordinasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar kepada pihak legislatif terkait pelaksanaan kegiatan ini.
Ia menyebutkan bahwa selama proses LKPJ, tidak ada penjelasan maksimal yang diberikan oleh dinas terkait meskipun pihak panitia LKPJ telah meminta klarifikasi.
”Sampai saat ini belum ada (koordinasi) yang maksimal. Di LKPJ tidak ada memberitahukan atau mengontak kami. Bahkan Ketua LKPJ sudah meminta untuk dikomunikasikan agar menjelaskan kepada kami, tapi tidak diberikan penjelasannya secara maksimal,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Azwar menegaskan bahwa fokus evaluasi saat ini adalah pada teknis dan skema kegiatan, bukan pada personal di dinas terkait.
Meski begitu, ia berharap ada perbaikan menyeluruh agar anggaran daerah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Makassar.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar