Kawal Program Strategis,9 Fraksi DPRD Makassar Minta Pemkot Benahi Perencanaan Fisik
MAKASSAR.DAULATRAKYAT.Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum terkait kinerja dan jalannya pemerintahan. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyodorkan sejumlah catatan kritis serta masukan komprehensif kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama seluruh fraksi adalah terkait dengan evaluasi serapan anggaran daerah.
”Hari ini teman-teman fraksi menyoroti masalah serapan daripada anggaran yang mungkin menjadi bahan evaluasi untuk di tahun ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya,” ujar Andi Suharmika saat ditemui usai rapat.
Dorong Perencanaan Matang dan Tender Dini
Selain masalah serapan anggaran, DPRD Makassar juga menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan pada program-program fisik. Pihak legislatif meminta Pemkot Makassar untuk melakukan langkah proaktif berupa percepatan proses lelang atau tender dini. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan infrastruktur di tahun berjalan tidak menumpuk di akhir tahun dan dapat selesai tepat waktu.
”Bagaimana optimalisasi terkait perencanaan daripada program fisik yang harusnya dilakukan sedari awal. Teman-teman meminta untuk dilakukan tender dini untuk bagaimana mengoptimalkan pembangunan fisik di tahun berjalan,” jelas Andi Suharmika.
Ia menambahkan, catatan-catatan strategis ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Pemkot Makassar agar ke depannya program yang bersentuhan langsung dengan aspirasi masyarakat dapat berjalan mulus tanpa hambatan teknis.
Bentuk Masukan Konstruktif, Siap Dikawal di Banggar
Ketika ditanya mengenai adanya tenggat waktu (deadline) khusus yang diberikan kepada pihak eksekutif, Andi Suharmika menegaskan bahwa DPRD tidak menetapkan batasan waktu yang kaku. Hal ini dikarenakan poin-poin yang disampaikan merupakan masukan konstruktif hasil kajian mendalam tiap fraksi.
Meski tidak ada deadline, DPRD Makassar dipastikan akan terus mengawal jalannya evaluasi ini. Prosesnya akan berlanjut pada sidang paripurna berikutnya untuk mendengarkan jawaban resmi dari pihak Pemkot Makassar, yang kemudian akan dibedah secara lebih spesifik melalui rapat kedewanan.
”Ini sekadar hanya masukan, dan kita berharap pemerintah kota dapat melakukan apa yang menjadi hasil masukan dari teman-teman fraksi. Nantinya setelah pascaparipurna ataupun jawaban (dari Pemkot), ini akan kita tindak lanjuti secara mendalam di rapat Badan Anggaran (Banggar),” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar